1 Tahun Kepemimpinan Mahyeldi-Audy, Begini Hasil Survei Polstra Research& Consulting

PADANG, - Satu tahun kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy memimpin Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).

Menurut Lembaga Survei politik Polstra Research & Consulting, menilai bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh Mahyeldi-Audy, tidak baik dalam bidang perbaikan ekonomi.

Baca juga: Bimbingan Teknis KISB:Tentang Peningkatan Kapasitas Perempuan Mengawal Keterbukaan Informasi Publik

Hal itu menurut hasil menyelenggarakan survei opini ahli terhadap enam aspek kinerja satu tahun kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy memimpin Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada tanggal 15-24 Februari silam.

Direktur Eksekutif Polstra, Yolvadri Riki Putra mengatakan, survey itu dilakukannya dengan menggunakan metode Purposive Sampling, dengan menggunakan sebanyak 100 orang ahli dengan berbagai latar belakang dan bidang keilmuan sebagai responden.

Baca juga: Dinas Kominfo Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Generasi Milenial

"Ada enam aspek kinerja yang kami nilai yaitu bidang infrastruktur, kepemimpinan, regulasi, pelayanan dasar, pengelolaan anggaran, serta sumber daya aparatur, " ujarnya saat menggelar Webinar bertema menilai satu tahun kinerja Mahyeldi-Audy & menimbang kapasitas Gubernur Sumatra Barat 2024 pada Minggu (27/2) malam

Dikatakan Riki, pada aspek layanan dasar, seperti harga kebutuhan pokok dan kualitas pelayanan kesehatan, dikatakan riki, presentase responden yang menilai kemampuan Mahyeldi-Audy cukup baik presentasenya mencapai 53, 1 persen dan 63, 77 persen.

Baca juga: Jalan Pasar Baru Pesisir Selatan Hingga Alahan Panjang Solok akan Dibangun

"Pada aspek layanan dasar, responden hanya memberikan penilaian tidak baik terhadap kinerja Mahyeldi-Audy, dalam bidang penyediaan lapangan pekerjaan, presentase yang menyatakan tidak baik, angkanya mencapai 63, 70 persen, " ucap Riki.

Secara umum, temuan hasil survei tersebut, menurut Riki menunjukkan bahwa sebanyak 53, 09 persen ahli menilai kinerja Mahyeldi-Audy, baik, sedangkan jumlah ahli yang menilai tidak baik, presentasenya hanya mencapai 44, 79 persen.

Baca juga: Pemko Bukittinggi Jawab Pandangan Fraksi Tentang Ranperda Cagar Budaya

Kemudian, berdasarkan hasil survei itu, mayoritas responden juga menilai bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh Mahyeldi-Audy, tidak baik dalam bidang perbaikan ekonomi, hal itu menurutnya tidak terlepas dari rendahnya kemampuan Mahyeldi-Audy dalam manajemen krisis dan pengelolaan konflik.

Adapun kinerja Mahyeldi-Audy dalam bidang penyediaan lapangan pekerjaan, juga dinilai tidak baik oleh mayoritas responden. (**) 

Baca juga: Pessel Akan Tegakkan Perda 07 Tahun 2005 Terkait Penertiban Izin Usaha